Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen

Mari Kita Wujudkan Tertib Administrasi Kependudukan

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2015 1.346.309 jiwa

Twitter

Traffic Stats

Pages

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 321
  • Last 7 days: 1,624
  • Last 30 days: 7,860
  • Online now: 2

Kemdagri Jamin Proses Perekaman Data e-KTP Mudah dan Lancar

JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjamin proses perekaman data e-KTP akan berjalan lancar hingga tenggat waktu akhir September mendatang.

Menurut Zudan, mayoritas camat telah mengetahui kemudahan dari Kemdagri bagi penduduk yang hendak merekam data e-KTP. Kemudahan yang dimaksud adalah, tidak perlunya warga membawa pengantar dari RT, RW, Kelurahan/Desa, atau Kecamatan untuk perekaman data e-KTP.

Warga saat ini hanya diminta membawa fotokopi kartu keluarga untuk merekam dan mencetak e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Selengkapnya

Kemendagri Optimistis Akhir September 22 Juta Penduduk sudah Rekam KTP-El

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk menyelesaikan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) bagi seluruh penduduk Indonesia. Hingga pertengahan Agustus 2016, 161 juta penduduk atau 88 persen sudah merekam data dirinya.

Sisanya, 22 juta penduduk ditargetkan telah merekam data dirinya hingga akhir September 2016. Bagi penduduk yang belum melakukan perekaman hingga tenggat waktu tersebut, maka data penduduk tersebut akan dinonaktifkan.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah, menjelaskan bahwa pemberian tenggat waktu hingga 30 September 2016 adalah sebagai bentuk pembinaan kepada penduduk agar sadar akan pentingnya dokumen kependudukan

Selengkapnya

Batas Tenggat Waktu Perekaman Data Kependudukan pada 30 September 2016

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk merekam data kependudukan atau membuat KTP elektronik (E-KTP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Arif Zudan Fakrulloh memberikan tenggat waktu sampai dengan 30 September 2016 mendatang.

“Hal pertama yang harus dilakukan yakni merekam saja terlebih dahulu, maka akan muncul database dan datanya sudah dapat diakses baik oleh perbankan, BPJS, dan lembaga pelayanan masyarakat lainnya,” ungkap Zudan dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perhimpunan Bank Perkeditan Rakyat, di Hotel Aston Prority Simatupang, Jakarta Selatan, (18/8).

Selengkapnya

Dukcapil Kemendagri Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan 10 Perbarindo

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan 10 Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah menjelaskan MoU ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan juga terkait dengan KTP elektronik.

Selengkapnya

Mendagri Tandatangani MoU Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Kepala BIN

Jakarta – Dalam rangka pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam lingkup tugas Badan Intelijen Negara (BIN), Mendagri Tjahjo Kumolo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kepala BIN Sutiyoso. Penandatanganan MoU yang dihadiri Pimpinan Tinggi kedua lembaga tersebut berlangsung di Kantor BIN, Jakarta Selatan, Rabu (27/07/2016).

Berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Data tersebut antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Selengkapnya

Mendagri Imbau Daerah Percepat Penerbitan KTP-el dan Akta Lahir

Jakarta – Menjalankan amanat Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau pemerintah daerah khususnya Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan provinsi untuk mempercepat proses cakupan perekaman KTP-el dan kepemilikan akta kelahiran. Imbauan tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran.

Selengkapnya

1 2 3 9